Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah telah menunjukan pertumbuhan ekonomi Islam berkembang dengan cukup baik. Seperti halnya dengan kegiatan umrah sudah tidak asing lagi jika kita mendengar dana talangan umrah. KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad qardh wal ijarah untuk menjalankan kegiatan dana talangan umrah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sangat membantu nasabah yang ingin melaksanakan umrah tetapi tidak memiliki biaya umrah secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara manager, DPS, karyawan, dan nasabah dari KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori akad qardh dan ijarah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan umrah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad qardh mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya. Pada dana talangan umrah akad qardh digabungkan dengan akad ijarah, sehingga nasabah dikenai ujrah yang dibebankan atas dana talangan umrah yang diberikan. Pada dasarnya tidak diperbolehkan pemungutan ujrah yang dihubungkan dengan besaran dana talangan dan lamanya waktu pengembalian. Ujrah yang ditetapkan KSPPS Arthamadina di kaitkan dengan dana talangan umrah yang di berikan kepada nasabah sebesar 1,75% / bulan. Selain tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/ VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, ujrah yang ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan dan waktu pengembaliaan maka bisa dikatakan riba nasi’a