PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP JURNALIS PT. PIKIRAN RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu jenis dari perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan PHK dilatarbelakangi adanya tindakan pengusaha yang melakukan PHK secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur PHK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK sepihak yang dilakukan pengusaha terjadi kepada jurnalis dari PT. Pikiran Rakyat yang bernama Zaky Yamani dikarenakan mangkir bekerja secara terus menerus, namun pada kenyataanya PT. Pikiran Rakyat telah mengetahui bahwa Zaky Yamani mengidap penyakit gangguan psikis antara lain insomnia berkepanjangan yang berdampak pada kesehatannya karena beban kerja yang terlalu berat. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanggung jawab PT. Pikiran Rakyat kepada jurnalis atas pemutusan hubungan kerja sepihak dikaitkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Jurnalis akibat pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT. Pikiran Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas. Metode pendekatannya yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen untuk memperoleh data melalui bahan-bahan kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Adapun analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi ini : Perlindungan hukum bagi jurnalis PT. Pikiran Rakyat atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Pikiran Rakyat ialah mengacu pada ketentuan Pasal 153 ayat 1 huruf a UU No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha/perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit. Tanggungjawab PT. Pikiran Rakyat atas pemutusan hubungan kerja sepihak kepada jurnalis Zaky Yamani yaitu wajib membayar ganti rugi kepada Zaky Yamani sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh jurnalis Zaky Yamani atas pemutusan hubungan kerja oleh PT. Pikiran Rakyat berupa upaya Mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Sepihak, Jurnalis