LEGALITAS BITCOIN MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih dikenal dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan koorporasi. Perdagangan misalnya, semakin banyaknya mengandalkan perdagangan elektronik/electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang telah mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan cash system, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan instrument peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Tujuannya agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus yang ada terkait dengan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, hingga nantinya dapat diketahui problem yang perlu di selesaikan dengan menggunakan teori dan aturan. Pendekatan historis digunakan agar setiap permasalahan yang sedang dihadapi maupun berbagai instrumen, asas, dan prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat diketahui tentang sejarah atau asal-usulnya. Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu responsibility to protect principle (asas tanggung jawab untuk melindungi). Prinsip dasar/prinsip inti dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya. Bentuk keamanan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beredarnya mata uang Bitcoin ini haruslah dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan adanya keberadaan mata uang Bitcoin dan munculnya peraturan dari Bank Indonesia yang menyatakan mengenai keberadaan mata uang Bitcoin. Serta hak untuk mendapatkan informasiyang benar atas keberadaan mata uang Bitcoin yang ada. Dengan cara Pemerintah melalui Bank Indonesia seharusnya dapat memberikan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat selaku konsumen mengenai kejelasan status akan keberadaan mata uang Bitcoin yang ada di Indonesia. Kata Kunci:Transaksi, Investasi, Perlindungan Konsumen