KEWENANGAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH NOTARIS DALAM PENGAWASAN TERHADAP JABATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Seperti yang diketahui pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatannya adalah bersifat yuridis normatif. Tahap penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dan penelitian lapangan yang merupakan data primer. Penelitian kepustaan terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Terakhir adalah analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diventarisasi, diklasifikasi, dan diteliti secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Seperti, menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi serta tugas kewenangan MPD diantaranya : keterbatasan dana yang digunakan MPD Notaris Kabupaten Bandung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan karena dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat tidak cukup, Kesibukan masing-masing anggota MPD Notaris Kabupaten Bandung melakukan pekerjaan utamanya yaitu sebagai dosen, sebagai Notaris maupun yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait, Masing-masing anggota MPD Notaris Kabupaten Bandung tidak memiliki visi dan program, Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Pengawasan Daerah, Jabatan Notari