PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP ISTRI SEBAGAI PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang independen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ini pun adalah kejahatan lanjutan dan tidak berdiri sendiri atau terorganisir menjadikan kejahatan ini sangat berbahaya bagi system keuangan di suatu Negara. Terbentuknya lembaga KPK tidak terlepas dari alasan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang kasus awalnya adalah korupsi yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang namun dalam pelaksanaan nya belum berjalan secara epektif seperti sulitnya menjerat istri sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat di identifikasikan sebagai berikut: Apakah KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus istri sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang? Faktor-faktor apa yang menghambat KPK dalam penyidikan terhadap istri sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang? Upaya apakah yang telah dilakukan oleh KPK dalam mengurangi kasus pencucian uang terhadap istri sebagai pelaku pasif? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Hasil penelitian penyidikan pada istri sebagai pelaku pasif bahwa KPK mempunyai kewenangan dalam memproses atau melakukan penyidikan terhadap istri sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang sebagai mana tercantum pasa Pasal 11 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi dan pada Pasal 74, 75 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan KPK meliputi, faktor hambatan dari segi perundang-undangan, faktor hambatan dari segi penegak hukum, dan faktor hambatan dari segi kultur hukum. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam mengurangi istri sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yaitu, adanya langkah dan strategi untuk persiapan pembaharuan hukum yaitu Undang-undang KPK dan Undang-undang TPPU. Adanya edukasi dan sosialisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terakhir adanya pembinaan mental masyarakat dan peran serta masyarakat dalam menghadapi isu terjadinya pencucian uang. Kata Kunci: KPK, Penyidikan, Pelaku Pasif, Pencucian Uan