GERAKAN PROTES HAJI SARIP TERHADAP PEMERINTAH PADA TAHUN 1947 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Skripsi ini berjudul “Gerakan Protes Haji Sarip Terhadap Pemerintah pada Tahun 1947 di Kabupaten Majalengka”. Latar belakang peneliti mengambil permasalahan ini karena peneliti melihat suatu kondisi dimana pasca kemerdekaan di Republik Indonesia banyak terjadinya revolusi sosial di daerah-daerah, salah satunya yaitu di Kabupaten Majalengka. Masalah utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana perlawanan Haji Sarip dalam upaya melawan Pemerintah RI pada tahun 1947?”. Masalah utama tersebut kemudian dibagi menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu (1) apa yang melatar belakangi Haji Sarip melakukan gerakan protes terhadap Pemerintah pada tahun 1947? (2) Bagaimana upaya Haji Sarip dalam melakukan gerakan protes terhadap Pemerintah pada tahun 1947? (3) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap gerakan protes Haji Sarip pada tahun 1947?. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan melakukan empat langkah penelitian, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data digunakan studi literature dan wawancara, yaitu mengkaji sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan mewawancarai narasumber saksi sejarah dan pelaku sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep dari ilmu politik dan konsep pendukung lainnya. Konsep dari ilmu sosial yang digunakan adalah konsep revolusi, revolusi sosial, kontra revolusi, millenarianisme dan teori konflik. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk mempertajam analisis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa simpulan. Pertama, Haji Sarip melakukan gerakan protes terhadap Pemerintah RI dan Desa akibat dari kebijakan yang diambil Pemerintah RI, yaitu kebijakannya India Rice (penjualan beras ke India dengan harga murah). Kedua, Haji Sarip mrenganggap Pemerintahan RI 1947 sudah gagal dan menyiakan-nyiakan hidup masyarakatnya sendiri, sehingga Haji Sarip akan merubah tatanan Pemerintahan dan menggantikannya dengan Pemerintahan baru, yang berlandaskan, sama rata sama rasa, sama warna sama bangsa dan benderanya putih hitam. Ketiga, setelah Haji Sarip melakukan perlawanan terhadap Pemerintah dengan cara melakukan provokasi terhadap masyarakat Kab. Majalengka, masyarakat dan pemerintah tidak tinggal diam, melainkan masyarakat bersikap antipasti terhadap Haji Sarip dan Pemerintah RI menindak Haji Sarip dengan tuduhan, melecehkan Pemerintah, meresahkan masyarakat, menghina tentara dan menjalankan penipua