Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 574K/Ag/2016)

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia diharapkan agar dapat melahirkan keluarga sebuah unit kecil (rumah tangga) sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja dan tidak disengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Entah kesalahan yang dibuat oleh isteri maupun sebaliknya, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah perceraian. Terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh (hadhanah). Oleh karena itu, jika perkawinan putus oleh hakim maka perlu diatur Tentang Hak Asuh anak terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami hak asuh anak (hadhanah). Untuk meneliti hal tersebut penulis mengunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan cara memperoleh data kajian kepustakaan berupa buku-buku, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak kepada ayah dan tinjauan hukum islam terhadap putusan tersebut. Pasal 105 “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asu anak kepada ibu, melainkan menyerahkan kewenangan mengasuh anak kepada ayah seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2016, karena di dalam putusan tersebut ibunya telah lalai menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Anak, Hak Asuh Anak, Perceraia