Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa Berdasarkan Pasal 263 KUHP (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor. 811.K/PID/2015)

Penelitian ini tentang pemalsuan surat kuasa yang dimana terdakwa dituntut jaksa penuntut umum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan putusan hakim terdapat perbedaan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa dan untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rasa keadilan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan yang melalui data utama digunakan yaitu data sekunder serta pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdakwa terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat kuasa bersadarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta adanya perbedaan hakim dalam memutus perkara yang dimana Pengadilan Negeri memutus dengan 8 (delapan) bulan penjara, Pengadilan Tinggi memutus perkara tersebut nebis in idem dan Mahkamah Agung memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi tidak menjalankan prosedur dalam persidangan yaitu dengan cermat, jelas dan teliti dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang dimana pengadilan tinggi memutus dengan menoleh kebelakang terhadap kasus dahulu dengan Terdakwa dan saksi pelapor yang sama tetapi dalam hal ini kasus berbeda pengadilan Tinggi memutus nebis in idem dalam hal tersebut pengadilan salah dalm penerapan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan maka putusan tersebut sudah memenuhi rasa Keadilan yaitu adil dalam memutus suatu perkara berdasarkan bukti, fakta, berdasarkan aturan hukum yang dilanggar atau tidak dijalankan isi dari aturan hukum tersebut. Kata kunci : Penegakan Hukum, pemalsuan, surat kuasa