Analisis Yuridis Eksekusi Lelang Barang Jaminan Piutang Negara Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016

Dalam hal pemberian kredit selama ini bank mensyaratkan adanya jaminan, dan debitur selalu diwajibkan untuk selalu tepa! waktu dalam pembayaran kreditnya. Namun apabila dalam peijalanan bank yang memberikan kredit tersebut mengalami masalah likuiditas yang disebabkan oleh krisis moneter sehingga hams dilikuidasi oleh Pemerintah, maka ini pula akan menimbulkan masalah baru bagi debitor bank tersebut karena akan berdampak pula pada peijanjian kredit serta barang jaminan milikuya.Dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu adanya peralihan piutang dari debitor kepada bank yang dilikuidasi menjadi piutang kepada Negara. Penelitian ini berisi analisis tentang pelaksanaan lelang barang jaminan piutang negara yang berasal dari piutang sebuah bank yang dilikuidasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan piutang Negara terhadap piutang yang timbul akibat likuidasi sebuah bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan menganalisis sebuah kasus terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan lelang piutang negara meskipun pengaturan nya sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara tetapi dalam prakteknya pelaksanaan lelang tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. kata kunci : Prosedur Lelang, Eksekusi, Piutang Negara