Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 829 K/PID/2013)

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana tertinggi yaitu pidana mati yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam penerapannya, majelis hakim disetiap tingkatan, harus sangat berhati-hati dalam memberikan pertimbangannya sebelum dijatuhkan putusan. Setiap unsur dalam rumusan pasal tersebut haruslah diberikan argumentasi yuridis yang kuat berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan didukung oleh asas-asas pidana sehingga kepastian hukum yang didambakan oleh para pencari keadilan dapat terwujud. Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, yang pertama untuk mengetahui pertimbangan hukum Judex Facti dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Judex Juris dalam mencari kebenaran materiil dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Untuk melihat dalam tataran praktisnya, maka digunakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Putusan Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 829K/PID/2013 dengan Terdakwa Inggrid Gunawan sebagai bahan studi kasusnya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh adanya pertimbangan yang bertolak belakang antara Judex Facti dan Judex Juris, dimana Terdakwa diputus bebas di Pengadilan Negeri namun kemudian divonis bersalah ditingkat kasasi di Mahkamah Agung. Melalui analisisnya, penulis menemukan adanya pertimbangan Judex Facti yang hanya memperhatikan ketiadaan keterlibatan fisik Terdakwa sebagai dasar tidak adanya relevansi Terdakwa dalam kasus Pembunuhan Berencana ini. Hal inilah yang kemudian diluruskan oleh Judex Juris dalam pertimbangannya yang memberikan landasan dijatuhkannya vonis bersalah dan dipidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 340 KUHP untuk kasus ini dan kurang menggali asas hukum pidana yang relevan. Sementara Judex Juris telah tepat dalam peneraan hukumnya untuk menunjukkan kebenaran material dan memenuhi keadilan masyarakat