Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)

Korban dalam Sistim peradilan pidana sering kali terlupakan dalam penanganan kasus kejahatan sehingga korban hanya sebatas subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana, khususnya anak sebagai korban perdagangan orang setelah selesainya proses peradilan pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa aib yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)”. Pokok permasalahannya adalah bagaimana proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi? dan Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penilitian bahwa menentukan jumlah nilai uang restitusi yang diajukan ke pengadilan, Perhitungannya diserahkan sepenuhnya ke Jaksa dan tetap berkoordinasi dengan korban. Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian menyimpulkan bahwa Proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan restitusi perkara tindak pidana perdagangan orang, yaitu adanya tumpang tindih peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi. Bagi aparat penegak hukum selayaknya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitus dan perlu dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kata kunci : Hak Restitusi, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang