PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG/PAKET DI KOTA SEMARANG

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang/paket di Kota Semarang, serta pihak perusahaan pengiriman barang/paket masih tetap mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang/paket dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir a dan butir g Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara tegas dan terperinci melarang pencantuman klausula eksonerasi yang menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab dan menyatakan bahwa konsumen tunduk kepada aturan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha pada setiap dokumen atau perjanjian. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan menempatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam kedudukan yangsetara/seimbang yaitu terdapatnya hubungan kontraktual antara ekspeditur (pelaku usaha) dan pengirim barang selaku konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak, namun demikian hingga sekarang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang masih digunakan oleh para ekspeditur dalam rangka mengurangi tanggung jawab mereka; serta (2) Pihak perusahaan pengiriman barang/paket masih tetap mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang adalah untuk menghindarkan dari kerugian dan dari perbuatan konsumen yang tidak mempunyai iktikad baik. Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi perselisihan antara pengirim barang dan ekspeditur dalam hal terjadinya barang yang hilang atau rusak, maka hendaknya penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha) dengan ancaman batal demi hukum