ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA PENDIRIAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DI ATAS TANAH PERTANIAN

Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, membuat tanah pertanian menjadi tidak produktif, sehingga tujuan landreform agar Indonesia berswasembada pangan tidak terwujud. Hal itu dikarenakan tanah pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi tandus dan tidak dapat diolah untuk pertanian lagi. Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan berbagai aspek, baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan, hal tersebut bertujuan agar tercipta tertib bangunan dan penataan bangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1).Bagaimana kesadaran hukum pemilik tanah yang mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah Pertanian; dan (2). Bagaimana tindakan hukum pemerintah dalam upaya untuk menertibkan adanya bangunan rumah tinggal diatas tanah pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kesadaran hukum pemilik tanah yang mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah Pertanian dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan hukum pemerintah dalam upaya untuk menertibkan adanya bangunan rumah tinggal diatas tanah pertanian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal. Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui study lapangan, yaitu wawancara langsung dengan Kepala/Staf Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Semarang dan Pemilik bangunan rumah tinggal di atas tanah pertanian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan pustaka. Tehnik analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan simpulan secara induktif. Simpulan penelitian ini diketahui bahwa kesadaran hukum pemilik tanah yang mendirikan bangunan rumah tinggal diatas tanah pertanian masih kurang, karena minimnya pendidikan dan lemahnya tingkat ekonomi serta kurangnya sosialisasi mengenai aturan hukum pendirian bangunan rumah tinggal diatas tanah pertanian. Tindakan hukum pemerintah dalam upaya untuk menertibkan adanya rumah tinggal diatas tanah pertanian adalah dengan diberikan sanksi administratif pada pemilik bangunan serta tindakan tegas berupa pembongkaran terhadap bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah pertanian. Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah pendirian bangunan rumah tinggal diatas tanah pertanian harus disertai dengan ijin dari instansi terkait, agar masyarakat tidak begitu saja merubah peruntukan tanah yang mengakibatkan alih fungsi dari tanah pertanian menjadi non pertanian. dalam hal adanya bangunan rumah tinggal diatas tanah pertanian adalah perlu penataan penguasaan tanah oleh negara agar pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya