AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING (STUDI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI INDONESIA)

Dalam kenyataannya perkawinan campuran antar warga negara sering dilangsungkan di luar wilayah Indonesia dan tidak dicatatkan di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, esensi dalam pendaftaran perkawinan campuran tidak semata-semata merupakan administrasi tetapi juga agar perkawinan campuran warga Negara tersebut diakui secara hukum oleh Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang tidak didaftarkan di Indonesia dan akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan jenis data primer dan sekunder serta teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Keabsahan Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak didaftarkan di Indonesia dianggap belum sah di mata Negara atau belum diakui oleh Negara secara hukum karena tidak didaftarkan setelah pasangan nikah kembali ke Indonesia. Pasangan suami istri yang hendak mengajukan gugatan perceraian maka perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia harus didaftar terlebih dahulu di Indonesia. Dari adanya perceraian perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia yang tidak terdaftar di Indonesia, maka menimbulkan dampak hukum sebagai berikut, bagi pasangan suami istri yaitu dapat memperoleh dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan serta dapat mempertahankan kewarganegaraanya. Bagi anak, memiliki kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan kewarganegaan setelah berusia 18 tahun. Pembagian harta benda setelah perceraian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak ada kesepakatan maka hakimlah yang akan menentukan. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk meningkatkan nilai nominal denda sanksi. Bagi pasangan nikah untuk mendaftarkan perkawinannya. Bagi pemerintah, lebih tegas mengatur secara spesifik penerapan sanksi bagi pasangan nikah yang belum melaporkan perkawinannya