HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA (Studi Putusan MA RI Nomor : 03/K/Ag/2014 dan Putusan MA RI Nomor : 376 PK/Pdt/2011)

Salah satu akibat perceraian adalah hak asuh anak (hadhanah). Hadhanah menjadi gugur terhadap ibu yang berbeda agama berdasarkan yurisprudensi MA Nomor : 210K/AG/1996. Pada prakteknya masih terdapat putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan yuriprudensi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan MA RI Nomor : 03/K/AG/2014 dan Putusan MA RI Nomor : 376 PK/Pdt/2011 dalam memutus perkara tersebut, serta untuk mengkaji dan menganalisis hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan dalam kasus yang serupa terkait dengan hadhanah dalam perceraian akibat pindah agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yaitu dengan pengumpulan data, wawancara, dan penelusuran kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertimbangan hakim pada Putusan MA RI Nomor : 03/K/AG/2014 tentang kasus pemberian hadhanah telah tepat karena hakim berdasarkan kemaslahatan bagi anak berkaitan dengan keselamatan agama, namun ibu yang berbeda agama tetap berhak atas hadhanah sebatas untuk pemenuhan biologis berupa ASI. Pertimbangan hakim pada Putusan MA RI Nomor : 376 PK/Pdt/2011 telah tepat karena hakim memutuskan sesuai dengan kehendak dari anak sehingga hakim tidak dapat memutus lain. Perbedaan kedua putusan disebabkan oleh hal mendasar, yaitu kompetensi absolut yang kemudian berpengaruh kepada sumber hukum yang dipakai dan perbedaan yang bersifat kasuistis berupa usia anak yang belum mumayyiz dan telah mumayyiz. Saran dari penelitian ini adalah agar hakim lebih kritis dan hati-hati dalam memperhatikan dan menafsirkan bukti-bukti persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam keyakinan hakim serta permasalahan mengenai hadhanah sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan. Kata kunci : perceraian, hak asuh anak, hadhanah