Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan alat bukti pada putusan nomor : 3724/pdt.g/2016/pa.kab.mlg perspektif Fiqh

ABSTRAK Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang sudah terlanjur menyalahi atauran hukum pernikahan. Perkawinan tersebut batal disebabkan beberapa faktor tidak terpenuhinya syarat-syarat atau rukun-rukun dalam perkawinan untuk terciptanya ketertiban dan keharmonisan keluarga, adanya poligami tanpa izin istri pertama serta izin Pengadilan, adanya pemalsuan alat bukti, identitas, status atau yang lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam kasus ini terdapat seorang yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan Agama Kabupaten Malang karena salah seorang suami yang melakukan perkawinan masih terikat perkawinan dengan seorang yang mengajukan pembatalan perkawinan dan belum pernah bercerai di hadapan hakim Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan alat bukti palsu pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg? 2) Bagaimana akibat hukum perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA/Kab.Mlg perspektif hukum islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perkara permohonan pembatalan perkawinan diajukan pemohon ditujukan kepada suami, istri dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo serta mencabut atau menarik kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum. ABSTRACT Cancellation of marriage is the cancellation of marital relations after the marriage ceremony took place. Cancellation of marriage bonds by the Religious Courts based on the demands of a wife or husband who can be justified by the Religious Courts or because of marriage that has already violated the marriage law. The marriage is null and void due to several factors of non-fulfillment of terms or pillars in marriage for the creation of family order and harmony, the existence of polygamy without the permission of the first wife and court's permission, the existence of falsification of evidence, identity, status or otherwise. In the provisions of Law Number 1 Year 1974 on marriage and Compilation of Islamic Law explains the terms and pillars of marriage. But in this case there is a person who applied for the cancellation of marriage in the Religious Court of Malang Regency because one of the married husband is still married with a person who filed a marriage cancellation and has never divorced before a judge of the Religious Court. In this study, there are formulation of the problem that is: 1) What is the legal basis used by the Panel of Judges in declaring the proof of false in the case of marriage cancellation Number 3724 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Mlg? 2) What is the legal effect of marriage cancellation case Number 3724 / Pdt.G / 2016 / PA / Kab.Mlg Islamic Law Perspective? This research is normative legal research or legal research. This research is called library research or library research. The approach used is analytical normative juridical approach. The type of approach used is the approach of legislation, case, and conceptual. In this research, the data analysis method used is qualitative data analysis. The results of this study indicate that the lawsuit petition for marriage cancellation filed by the applicant addressed to husband, wife and Head Office of Religious Affairs Poncokusumo Malang Regency. The judges granted the petition of the petitioner to cancel the marriage held in front of the Registrar Officer of the Poncokusumo District Religious Affairs Office as well as to withdraw or withdraw the quotation of the Deed of Marriage issued subsequently without any legal force