ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI NAFKAH PERCERAIAN PADA PERKARA NO. 0957/PDT.G/2014/PA MLG DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Perceraian merupakan suatu hal yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT sehingga menjadi makruh hukumnya. Dalam konteks kenegaraan bahwa suatu proses perceraian dapat dilaksanakan dan dianggap sah jika dilakukan dihadapan majelis hakim melalui sidang di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Khususnya perceraian yang dikarenakan permohonan cerai talak, maka memiliki konsekuensi hukum bagi sang suami. Pada Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, pemeliharaa, dan pendidikan kepada mantan isteri dan anaknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 149 yang menjelaskan bahwa akibat talak bagi mantan suami adalah kewajiban nafkah mut’ah, nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah hadhanah. Hak tersebut dapat diterima oleh mantan isteri selama proses persidangan karena hakim yang secara Undang – Undang diberi kewenangan secara ex officio. Kaitannya dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Malang memiliki kewenangan tersendiri bahwa untuk pembayaran nafkah mutÂ’ah, nafkah iddah, dan nafkah madiyah dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Adapun nafkah hadhanah setelah pelaksanaan ikrar talak dan putusnya perkara. Tetapi kenyataannya dalam hal nafkah hadhanah pada perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG tidak pernah dilaksanakan oleh mantan suami. Sehingga membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana kewenangan hakim dan Lembaga Peradilan Agama Kota Malang dalam melaksanakan eksekusi nafkah perceraian yang dilaksanakan sebelum ikrar talak dan yang tidak dilaksanakan pasca putusnya perkara. Metode yang penulis gunakan adalah (1) Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapang (field research), (2) Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa putusan pada perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG dan hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memutus perkara, Panitera, dan Juru sita, serta data sekunder. (3) Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. (4) metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis dan penelitian penulis, adalah pertama majelis hakim dalam perkara cerai talak khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang memerintahkan bagi mantan suami untuk membayarkan nafkah mut’ah, nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah hadhanah sebelum ikrar talak diucapkan. Kedua, bahwa dalam tidak terlaksananya apa yang sudah menjadi ketentuan dalam amar putusan khususnya nafkah hadhanah pada perkara ini, maka mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Kota Malang. Selebihnya akan menjadi tanggungjawab Ketua Pengadilan Agama Kota Malang mulai dari Aanmaning sampai eksekusi sita jika putusan tetap tidak dijalankan