Tinjauan Yuridis Pada Anak Sebagai Korban Prostitusi Online

Kata Kunci: Anak, Korban Prostitusi. Prostitusi online merupakan sisi gelap kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui prostitusi hanya dilakukan secara konvensional yaitu dilakukan di suatu lokasi atau tempat tertentu seperti di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dimana pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan/pengguna jasanya datang. Dengan internet, pola-pola konvensional mulai ditinggalkan. Para pelaku prostitusi dapat menjajakan dirinya melalui media online yang dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna jasa. Ada banyak kemudahan mulai dari kesepakatan harga, waktu dan tempat serta melindungi privasi baik penyedia maupun pengguna jasa. Bahkan perkembangan teraktual, prostitusi online berkembang menjadi suatu bisnis yang melibatkan banyak orang seperti germo dan para calo. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur prostitusi online terhadap anak sebagai korban berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian adalah metode normatif (kepustakaan) dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaturan prostitusi online terhadap anak sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP ini hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi dengan memanfaatkan sarana media online dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi terhadap anak dibawah umur. Kesimpulan terhadap prostitusi online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1). Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online melalui pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana dan peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik