Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Melalui Mediasi Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Elfrida Plastik Industri.

Kata Kunci : Penyelesaian, PHK, Mediasi Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara perdata yang cara penyelesaiannya mengutamakan jalur musyawarah dahulu atau bipartite sampai dengan menemukan tujuan yang sama dari kedua belah pihak yaitu sampai adanya kata sepakat dan mufakat. Apabila mediasi secara bipartite gagal maka yang selanjutnya adalah dengan cara Tripartite dimana dalam mediasi tersebut melibatkan orang ketiga yaitu Mediator. Dimana Mediator berperan untuk menengahi para pihak dalam menyelesaikan perkara agar perkara tersebut dapat selesai dengan cara mediasi dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan apa saja yang dapat dipakai dalam mediasi, khususnya mediasi dalam bidang ketenagakerjaan serta agar mengetahui apa saja hasil dari mediasi dari PT. Elfrida Plastik Industri dengan pekerjanya dalam perkara pemutusan hubungan kerja. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih lemah karena masih adanya pengusaha yang tidak mengindahkan aturan tersebut . Faktanya dalam penilitian ini masih ada pengusaha yang tetap melakukan pemutusan hubungan kerjanya dengan pekerja yang saat itu masih ingin kembali bekerja. Mengenai hasil mediasi juga diperbolehkan apabila tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena mediasi itu lebih menekankan kata sepakat hingga mufakat dari kedua belah pihak yang berperkara dan sudah tidak berbicara mengenai hukum lagi, Dan ketika perselisihan selesai dalam Mediasi maka akan dibuat perjanjian bersama dimana isi dari perjanjian bersama itu adalah mengenai isi kespakatan dan setelah itu didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial agar mempunyai hukum yang tetap