Perlindungan Kreditor Terhadap Barang Yang Dijaminkan Fidusia(Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)

Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Fidusia. Semakin meningkatnya kebutuhan kendaraan untuk menopang kegiatanm perekonomian bagi masyarakat, Perusahaan Pembiayaan hadir sebagai komponen penting dalam proses penyediaan dana yang dibutuhkan. Dengan adanya pemberian pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia dapat memberikan kemudahan bagi pihak konsumen atau debitor karena sistem penyerahannya dilakukan secara Constitutum Prossessorium yaitu penyerahan “hak milik” dilakukan dengan perjanjian, bendanya secara fisik tetap dikuasai oleh debitor dan BPKB tetap berada pada Perusahaan Pembiayaan atau kreditor sebagai jaminan. barang atau kendaraan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sangat potensial untuk menjadi objek sengketa. Demikian seringnya terjadi sengketa kepemilikan dari objek kendaraan jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum kreditor setelah terbitnya sertifikat jaminan fidusia dan untuk apa sebenarnya tujuan dilakukanya pendaftaran jaminan fidusia atas barang jaminan milik debitor. Untuk meneliti hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Suryadi Surya Ningrat terjadi hubungan hukum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan mobil bekas tercatat BPKB atas nama Tika. Namun disisi lain adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok no.493/Pid.B/2014/PN.Dpk yang isinya BPKB atas nama Tika dikembalikan kepada Tika. Oleh karena kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Suryadi Surya Ningrat, dan tindakan PT. Astra Sedaya Finance sebagai pihak yang beritikad baik sesuai dengan UU jaminan Fidusia, maka harus dilindungi. Penjatuhan putusan tersebut sudah mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku khususnya dalam bidang hukum Jaminan Fidusia. dalam hal pembuktian, para pihak yang sedang bersengketa saja tidaklah cukup, hal ini sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-undng Jaminan Fidusia bahwa objek benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarka