Kedudukan Akta perdamaian Terhadap Putusan Peradilan Tata (Jsaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetip (Inkracht) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Mitik No. 837/Asam Kumbaig Di Kota Medan

Kata kunci: Akta Perdamaian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Atas Tanah Salah satu tujuan pokok lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Sertipikat merupakan salah satu bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Seorang Pejabat Tata usaha Negara yang dapat digugat di pengadilan Tata usaha Negara. wilayah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memerikia, r"nguiili dan memutus perkara yang ditimbulkan dari Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara. Walaupun pengaturan tentang tata cara pensertifikatan tanah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesederhana seperti yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, membaca dan mengkaji dari berbagai macam referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, artikel, dan berbagaikarya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanah para pihak yang bersengketa memilih jalur Perdamaian. Perdamaian merupakan salah satu bentuk Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa merupakan Undang-Undang bagi para pihak tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata (Kesimpulan) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tidak serta membatalkan hak kepemilikan seseorang atas tanah. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan menentukan hak seseorang atas tanah, karena itu merupakan atau kompetensi Peradilan Perdata