Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah pelaku yang mensetubuhi anak penyandang disabilitas dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: BH yang mensetubuhi KP seorang anak berusia 16 tahun merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga unsur Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak secara keseluruhan telah terpenuhi dan BH dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BH mencabuli korban anak berdasarkan diagnosa dokter menderita gangguan otak atau autis sehingga melanggar hak kebebasan dari kekerasan fisik dan seksual sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 26 jo Pasal 143 huruf q UU No. 8 Tahun 2016, sehingga perbuatan BH memenuhi keseluruhan unsur Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)