PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peran lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah Ketua LO DIY, Kabid Pelayanan dan Investigasi, serta Asisten. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. (1) LO DIY memiliki peran sebagai lembaga independen dalam melakukan advokasi penyelesaian kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu kasus pungutan liar dan penahanan ijazah. Dalam menangani kasus pendanaan pendidikan pihak-pihak yang terlibat adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan masyarakat. (2) Langkah-langkah LO DIY dalam menangani kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap persiapan berupa menerima aduan, mencari bukti terkait kasus yang ditangani. Pada tahap pelaksanaan LO DIY melakukan investigasi, klarifikasi, koordinasi, mediasi (jika diperlukan). Pada tahap penilaian yang dilakukan yaitu membuat produk akhir berupa rekomendasi dan monitoring secara bertahap. Fasilitas yang disediakan untuk penanganan kasus di LO DIY yaitu kotak aduan, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. (3) Faktor pendukung LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu Dinas Pendidikan sangat terbuka, LO DIY memiliki kompetensi dalam menangani kasus yang baik, masyarakat dipermudah dalam melaporkan kasus (4) Faktor Penghambat LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu (a) Keterbatasan lembaga secara infrastuktur, sumber daya dan anggaran, (b) sekolah menutup diri, (c) sekolah takut dan khawatir seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan sehingga hubungan komunikasi dengan LO DIY menjadi kurang optimal