PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (BPKA)

RINGKASANLaporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya. Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, melakukan wawancara dan observasi di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah salah satu bentuk kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya tugas tersebut ditujukan kepada Pejabat Perbendaharaan Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBD. Dalam rangka perwujudan tata kelola APBD yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBD yang profesional dan berintegritas. Bendahara Penerimaan sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Untuk penerimaan PAD sendiri mempunyai beberapa prosedur yang harus dilaksanakan yaitu : 1) Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja; 2) Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala; 3) Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban; 4) Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen. Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sudah memadai dan sesuai dengan mekanisme tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh yang mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013