ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA MENGENAIPRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Inggar Widiyarto, S.310906208 . 2008. Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.Tesis : Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menganalisa mengenai kebijakan apakah yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sebagai langkah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. Selanjutnya, apakah yang menjadi persamaan dan perbedaan antara kebijakan tersebut dengan Undang-undang perbankan khususnya dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian . Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum yang kedua, dari pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, yaitu hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka atau lazim disebut data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara metode deduktif atau silogisme deduksi. Penulis memulai dari data-data yang bersifat umum ( premis mayor ), yakni mengenai pemberian kredit perbankan. Kemudian yang bersifat khusus ( premis minor ), yakni mengenai penerapan prinsip kehati-hatian. Untuk kemudian ditarik hubungan diantara keduanya, sebagai sebuah konklusi. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwaKebijakan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian, khususnya dalam bidang kredit perbankan, dikeluarkan dalam bentuk PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEBI No. 5/21/DPNP Tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Substansi yang terkandung di dalam peraturan tersebut, belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang- undang perbankan.. Dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEBI No. 5/21/DPNP Tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, terdapat persamaan dan perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbankan. Yang dikaji menggunakan teori hukum dari Hans Kelsen, mengenai Stufen Theory. Adapun yang menjadi persamaannya adalah prinsip kehati-hatian menjadi pedoman dalam setiap aktifitas perbankan;pemberian kredit perbankan dilaksanakan dengan memegang prinsip kehati-hatian; adanya penetapan limit kredit; dan kewajiban bagi bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, sebagai bagian mewujudkan good corporate governance.Sedangkan yang menjadi perbedaanya adalah penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran sistem manajemen risiko, bertentangan dengan ketentuan didalam Undang- undang perbankan; adanya sistem pengendalian intern untuk melaksanaka