ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SURAKARTA

Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Surakarta beserta tingkat kemandiriannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2003-2008. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2003-2008 pendapatan Kota Surakarta terus meningkat, tetapi peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah belanja daerah (kecuali pada tahun 2004) sehingga pada akhirnya pada tahun 2008 terjadi defisit anggaran. Ini disebabkan karena prosentase peningkatan belanja lebih besar daripada prosentase peningkatan pendapatan daerah. Adapun jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta belum mampu secara keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini terlihat dari masih rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2003-2008, dengan rerata sebesar 15,56%. Perhitungan rasio kemandirian Kota Surakarta menunjukkan hasil rerata sebesar 20,52%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Surakarta memiliki pola hubungan instruktif, dimana ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Surakarta masih sangat rendah (belum mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kota Surakarta lebih mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat. Selain itu Perusahaan Daerah (BUMD) hendaknya lebih profesional dalam malaksanakan tugasnya karena di sini BUMD berperan sebagai salah satu pemasok dana ke kas daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Kota Surakarta dapat mewujudkan eksistensi kemandirian daerah khususnya dalam bidang fiskal. Key words: DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah, Kemandirian Daerah