HARMONISASI PENERIMAAN PPN DAN PPH BADAN DI KOTA SURAKARTA

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya yang sangat besar (Rusjdi, 2007). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, disamping karena wilayahnya yang sangat luas, laju pertumbuhan penduduknya juga besar, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kehidupan rakyatnya. Sarana dan prasarana tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar jika pemerintah mempunyai sumber dana yang besar. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar dan penting seiring dengan semakin berkurangnya potensi penerimaan dana dari penghasilan minyak dan gas