EVALUASI PERHITUNGAN PPN UD. BUDIMAS BESERTA TAX PLANNING DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PPN YANG TERUTANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn), dasar hukum PPN dan PPnBM adalah UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 diubah lagi dengan UU No.18 ta tahun 2000 dan UU PPN dan PPnBM yang terbaru adalah UU No.42 tahun 2009. PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (casscade effect) karena adanya umur kredit pajak. Penggunaan metode perhitungan PPN dengan menggunakan Credit Method, pada Credit Method harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Jumlah kewajiban PPN lebih bayar dapat ditekan dengan cara legal yaitu menggunakan strategi di bidang perpajakan atau yang lebih dikenal perencanaan pajak (tax planning). Diluar negeri terutama Amerika Serikat , strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan namun demikian ada sebagian orang berpendapat bahwa tindakan tax planning bertentangan dengan moral karena didalamnya penuh dengan trik-trik (siasat) yang digunakan lebih banyak yang mengarah pada pengelakkan pajak dan pada prinsipnya jelas hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang dapat menganggu fiskal negara dan merugikan penerimaan negara. Dalam tax planning yang tetap harus diingat adalah tax planning bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja hal ini akan membantu cashflow perusahaan. Manajemen pajak (tax planning) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Lumbantoruan (1996:354). Kebijakan yang harus diambil UD. BUDIMAS dalam rangka untuk mengefisienkan PPN terutang dengan mengoptimalkan jumlah pembelian baik BKP maupun JKP dengan Faktur Pembelian dan juga harus mampu untuk menerbitkan Faktur Penjualan hingga batas keterlambatan yang telah ditentukan oleh UU PPN, untuk pembuatan Faktur Penjualan tentunya harus ada kesepakatan antara pihak distributor dan pihak pembeli. Mengingat UD. BUDIMAS merupakan PKP yang memiliki PPN Masa yang terutang cukup besar dan juga berdasarkan uraian di atas, maka kami penulis menetapkan judul ”EVALUASI PERHITUNGAN PPN UD. BUDIMAS BESERTA TAX PLANNING DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PPN YANG TERUTANG