ALTERNATIF PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA

Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung, maka tuntutan beberapa daerah agar diberikan otonomi yang lebih luas semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut pula tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proporsional dan nyata. UU No. 23 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi diberikan pada daerah kota atau kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kondisi yang demikian ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antarpusat dan daerah. Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pelayanan khususnya dibidang kesehatan. Dengan terbitnya PP no. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Perubahan ini membuat RSUD belum mampu melaksanakan pola tata kelola secara optimal, namun di tahun kedua RSUD Dr. Moewardi sebagai Badan Layanan Umum Daerah, secara umum cukup siap dan kondusif untuk melakukan perubahan- perubahan sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2005 dan Permendagri No. 61 Tahun 2008 dalam upaya meningkatkan kinerja rumah sakit. 24 Proses pekerjaan dalam akuntansi, selalu didasarkan kepada prinsip- prinsip yang telah diterima secara umum. Di Indonesia prinsip tersebut disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang tercantum dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pembukuan. Setiap laporan keuangan yang disusun, tidak pernah lepas dari akun piutang, karena piutang juga termasuk elemen penting dalam laporan keuangan. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi, namun seringkali sejumlah piutang tidak dapat ditagih. Jumlah yang tak tertagih ini adalah kerugian pada perusahaan atau dianggap sebagai biaya dari uncollectible accounts (rekening piutang yang tak tertagih). Adanya piutang tak tertagih ini dapat merugikan perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan pembentukan cadangan kerugian piutang untuk mencegah terjadinya kerugian secara terus menerus. Pada tahun 2007, RSUD Dr. Moewardi Surakarta sudah mulai menyusun neraca. Dari neraca tersebut maka dapat diketahui kondisi keuangan RSDM, misal besarnya piutang dari tahun ke tahun serta dapat diketahui pula piutang yang tidak terbayar. Piutang tak tertagih RSDM untuk tahun 2007 dan 2008 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Piutang tahun 2007 yang tidak terbayar sampai tahun 2008 adalah 1%, sedangkan piutang tahun 2008 yang tidak terbayar sampai tahun 2009 sebesar 3%. Keadaan ini, apabila dibiarkan dan tidak segera diatasi maka akan merugikan RSDM dan 25 berdampak buruk bagi keuangan daerah. Piutang tak tertagih yang ada di RSUD Dr. Moewardi dihapus secara langsung oleh RSDM dengan mengajukan permohonan penghapusan piutang ke pemerintah daerah. Dari data yang penulis ketahui ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema piutang rumah sakit dan memfokuskan penelitian pada prosedur penghapusan piutang tak tertagih dengan pembentukan cadangan piutang. Selain itu, pembentukan cadangan piutang ini juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun RSUD Dr. Moewardi belum mengadakan pencadangan seperti yang dimaksud dalam peraturan gubernur tersebut. Pembentukan cadangan piutang tak tertagih merupakan penghapusan piutang tak tertagih dengan metode cadangan atau sering disebut metode tak langsung. Metode pencadangan adalah metode akuntansi untuk piutang yang tak akan tertagih, dengan menetapkan suatu jumlah yang dicadangkan di muka untuk keperluan itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji tentang bagaimana prosedur pengelolaan piutang yang tidak tertagih di RSUD Dr. Moewardi. Untuk itu dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis memberikan judul “ALTERNATIF PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA”