PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini senantiasa diarahkan pada pembangunan di segala bidang terutama bidang ekonomi dan industri yang pada akhirnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pesatnya gerak pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang ekonomi dan industri tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan tanah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila dalam masa pembangunan ini peranan tanah dari waktu ke waktu semakin menonjol dan penting, baik kedudukannya sebagai faktor produksi maupun ruang untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Dengan demikian, tanah merupakan modal utama dan merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah tanah dari waktu ke waktu semakin bertambah rumit dan kompleks, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan adanya urbanisasi yang cukup tinggi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara penyediaan tanah dengan jumlah penduduk yang membutuhkan tanah, sedangkan luas tanah itu tetap. Akibatnya penduduk membuat permukiman secara serampangan atau kacau sehingga tumbuh permukiman yang kumuh dengan kualitas lingkungan yang rendah karena kurangnya prasarana dan sarana lingkungan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya model pembangunan wilayah permukiman yang umum dilaksanakan seperti perumahan nasional (perumnas), kredit perumahan rakyat Bank Tabungan Negara (KPR-BTN), dan lain sebagainya masih dirasakan 12banyak kekurangan oleh beberapa pihak yang terkait langsung. Apabila keadaan ini tidak segera mendapat penanganan dalam pemanfaatan tanahnya, atau adanya keterlambatan pengadaan prasarana dan fasilitas umum oleh pemerintah, dapat menyebabkan masyarakat akan mengambil inisiatif untuk mengatur sendiri, yaitu membangun permukiman dan prasarana umum tanpa memperhatikan kepentingan wilayah/ lingkungan secara luas. Hal tersebut merupakan keadaan di dalam maupun di pinggiran kota yang akan meluas apabila pencegahannya tidak segera dilakukan. Pencegahan yang terbaik adalah pencegahan sebelum berkembangnya lingkungan tersebut, karena apabila dilakukan setelah lingkungan tersebut berkembang, maka akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun psikologis. Sebagai akibatnya adalah timbulnya permukiman yang kumuh dengan kualitas lingkungan yang tidak baik, tidak teratur serta liar dengan kondisi fasilitas umum yang belum memadai dan utilitas yang semrawut. Permukiman yang kumuh ini akan rawan terhadap kebakaran, penyakit menular, dan rawan dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, terbentuknya permukiman kumuh ini perlu dicegah dan apabila permukiman kumuh itu sudah berdiri, maka perlu ditata sebelum kondisinya semakin sulit. Harga tanah yang selalu cenderung meningkat di daerah perkotaan mengakibatkan sulitnya bagi pemerintah dalam menyediakan tanah untuk pembangunan karena harga tanah yang mahal. Akibat kurangnya dana pembangunan kota, maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat, lebih kecil dari kebutuhan yang sesungguhnya. Apabila hal ini berkepanjangan, kota akan tumbuh tanpa terkendali sehingga pertumbuhan kota menjadi tidak teratur dan lingkungan akan berkualitas rendah dan kumuh. Usaha yang ditempuh oleh pemerintah di bidang pertanahan dalam pengadaan tanah dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah perkotaan atau permukiman, yaitu dengan mengambil kebijaksanaan konsolidasi tanah perkotaan. Konsolidasi tanah perkotaan merupakan salah satu model 13pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk prasarana jalan dan fasilitas umum dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta, serta sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan fungsi sosial atas tanah, dan mewujudkan lingkungan permukiman yang ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, dan Sehat). Yang mana pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan ini secara fungsional dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pelaksana Konsolidasi Tanah Perkotaan Kabupaten/ Kota yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota. Melalui konsolidasi tanah perkotaan ini, status penguasaan tanah akan menjadi berkepastian hukum, karena produk akhir dari konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia adalah sertipikat sebagai bukti penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang paling kuat. Dengan konsolidasi tanah perkotaan ini juga akan dilakukan penataan fisik tanah, sehingga setelah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, penggunaan tanah permukiman akan semakin efektif dan efisien, dan dengan tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, seimbang, dan lestari (Oloan Sitorus & Balans Sebayang,1996:22). Konsolidasi tanah perkotaan ini dapat dilakukan dengan biaya dari pemerintah maupun secara swadaya dari masyarakat peserta konsolidasi tanah perkotaan. Biaya pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya dari masyarakat ini dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam masalah pengadaan tanah di wilayah permukiman untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik. Untuk memperlancar kegiatan konsolidasi tanah perkotaan, maka pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang menjadi dasar pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia. Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 menyebutkan bahwa konsolidasi tanah perkotaan hanya dapat dilaksanakan apabila sekurang- kurangnya 85% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang- 14kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasikan menyatakan persetujuannya. Dalam rangka pelaksanaan penataan dan penggunaan tanah obyek konsolidasi tanah perkotaan, para peserta atau pemilik tanah menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya. Besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah dengan mengacu kepada rencana tata ruang daerah. Ketentuan tersebut berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM LINGKUNGAN RANGKA PERMUKIMAN PENINGKATAN (STUDI KASUS KUALITAS DI DESA NAMBANGAN KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)