Efektivitas kantor pengelolaan pedagang kaki lima dalam pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii surakarta nomor 8 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

ARUM PUSPITA SUNARYO. E0003004. 2007. EFEKTIVITAS KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 dan mengetahui permasalahan yang dihadapi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima serta solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan non doktrinal atau sosiologis Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta dan beberapa Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa pembinaan, penataan, dan penertiban secara rutin terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Dengan demikian Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 dengan hasil penurunan prosentase peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima, penataan dan penertiban berupa relokasi dan shelterisasi serta menurunnya tingkat pelanggaran Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dari pegawai Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, kurangnya dukungan masyarakat, dan banyaknya pelanggaran oleh Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada, memberikan pengarahan pada masyarakat, serta melakukan pendekatan persuasif dalam rangka pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota dalam hal ini Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam menentukan kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta sehingga kinerjanya lebih optimal