TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

Dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia yaitu : Melindungi segenap Bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan bangsa, termasuk didalamnya bidang hukum yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan dibidang hukum diarahkan pada makin nyatanya pelaksanaan sistem hukum nasional Indonesia agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sangat diperlukan sarana perhubungan, baik dalam arti transportasi, maupun komunikasi dan juga teknologi penunjangnya. Hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan disektor tranportasi atau penataan lalu lintas. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke sangat diperlukan adanya penataan sektor transportasi yang tepat dan berdaya guna serta berhasilguna. Untuk itu diperlukan suatu sumber daya manusia yang dapat menunjang terciptanya tatanan maupun pranata hukum yang tepat, khususya hukum lalu lintas guna11 mewujudkan pembangunan nasional seperti yang sudah digariskan didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Salah satu subsektor yang penting dan yang menonjol dalam pembangunan dewasa ini adalah sektor transportasi darat, khususnya adalah lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar arus perhubungan menggunakan prasarana jalan. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa lalulintas jalan raya mempunyai arti penting bagi perkembangan masyarakat. Dalam hal ini timbul suatu masalah mengenai bagaimana dapat dijamin lalulintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman masyarakat. Melalui ketertiban berlalu lintas yang apabila menunjukkan adanya tertib lalu lintas berarti masyarakatnya berdisiplin atau sebaliknya tidak tertibnya lalu lintas yang terlihat, maka dapat dipastikan bahwa disiplin masyarakat di semua bidang usaha amburadul.(Hadiman,1998:iv) Penyelenggaraan sektor transportasi tersebut perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan agar luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya, kelestarian lingkungan dapat terpelihara dan terjaga. Hal ini diperlukan adanya suatu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan terciptanya sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.12 Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan agaknya selalu tertinggal dengan laju pertambahan armada transportasi yang meningkat secara pesat. Hal ini sering kita jumpai dikota besar, khususnya jalan-jalan utama atau jalan raya yang hampir setiap saat/hari macet. Bukan itu saja penyebab utama dari kemacetan itu juga tidak terlepas dari lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan banyak terdapat di jalan-jalan khususnya dikota besar. Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dibyo widodo (Hadiman, 1998:27) menilai ’Disiplin berlalu lintas pengguna jalan masih memprihatinkan dan perlu pembinaan yang lebih serius’. Pembinaan disiplin harus dilakukan dengan melihat permasalahannya secara utuh dan melibatkan instansi terkait dan seluruh masyarakat. Masalah lalu-lintas tidak bisa diselesaikan bila hanya mengandalkan Polri. ”ini tanggungjawab seluruh bangsa, karenanya masalah lalu-lintas ditempatkan sebagai masalah nasional.” Sasaran pembinaan ’Disiplin berlalu lintas’ tidak hanya ditunjukkan kepada manusia sebagai pengguna jalan, tetapi juga harus ditujukan pada13 jumlah kendaraan, sarana serta prasarana lalu lintas, dan pengawasan instansi terkait. Bomer Pasaribu (Robert Paladeng dkk, 1993:24) mengatakan Keseimbangan antara hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat jalan, pada pokoknya bertujuan untuk melindungi masyarakat umum. Dia prihatin terhadap adanya pemeo di luar negeri yang menyebutkan bahwa jalan- jalan raya di Indonesia merupakan arena pembantaian terhadap nyawa manusia. Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena kelalaian sipengemudi dijalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Untuk menentukan adanya kesalahan maka diperlukan atau harus memenuhi unsur-unsur berikut: 1. Melakukan perbuatan pidana 2. Harus Mampu bertanggungjawab 3. Dengan Sengaja / Kealpaan 4. Tidak adanya alasan pemaaf Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis di atas, maka penulis14 berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan judul : “TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO”