IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.DVI/ 2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implikasi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab III yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Dalam Permohonan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dimohonkan kepada MK untuk memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah tetapi dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan, disini Mahkamah Konstitusi telah memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk dilakukannya Pemilu Kepala Daerah Ulang tanpa ikut serta pasangan calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.). Untuk penetapan dilakukannnya Pemilu Kepala Daerah Ulang yang seharusnya menjadi kewenangan KPU dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan tersebut. Namun ternyata tidak dilaksanakan oleh KPU pada waktu yang telah di putuskan. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat floating (mengambang) yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memerintahkan KPU melaksanakan Putusan tersebut. Terlebih Mahkamah Konstitusi belum mempunyai Eksekutor dalam hal pemberian sanksi bagi yang melanggar putusan tersebut