ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS SDM PNS DAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Pemerintah melaksanakan suatu pemerintahan yang terstruktur dan terorganisir secara administratif dengan baik. Pemerintahan melaksanakan tugas serta fungsi nya didukung oleh SDM sebagai pelaksana. SDM yang berkualitas tentunya diharapkan akan memberikan hasil yang optimal. Maka diteliti apakah terdapat hubungan antara kualitas SDM dengan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah. Baik itu kualitas Pengetahuan, kualitas Sikap serta kualitas Keterampilan guna mengetahui hubungan kualitas SDM dengan kinerja pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode Chi Square untuk dapat melihat adanya hubungan antar variabel yang diteliti. Variabel kualitas SDM PNS yang terbagi menjadi 3 dimensi yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan akan dihubungkan dengan kinerja pemerintah yang kemudian dihitung nilai chi squarenya dan dibandingkan dengan chi square tabel. Dari hasil yang ditunjukkan, didapat adanya hubungan antara kualitas SDM PNS dengan dimensi pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan kinerja pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai chi square hasil dari perhitungan adalah lebih tinggi dari nilai chi square tabel. Dari sini disimpulkan bahwa ada hubungan dari kualitas SDM PNS dengan Kinerja Pemerintah. SDM yang berkualitas tentunya diharapkan untuk memberikan hasil kinerja yang optimal. Dengan kualitas pengetahuan yang tepat, PNS akan mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap yang ideal dengan kejujuran serta disiplin akan memberikan suatu bentuk pelaksanaan tugas baik layanan umum maupun administratif terlaksana dengan baik. Keterampilan teknis juga mendukung pelaksanaan tugas spesifik yang menjadi tugas PNS. Hal ini tentunya mendukung kinerja dari Pemerintah Kabupaten Madiun. Dengan mengingat pentingnya nilai investasi SDM, maka perlu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM baik pengetahuan, sikap dan keterampilan guna mendapatkan optimalitas kinerja yang diperoleh pemerintah, melalui rekruitmen yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan tugas dan layanan yang dilakukan serta kejelasan prosedur dan peraturan perundangan yang diputuskan sehingga menjadi suatu rangkaian pemerintahan yang baik