ANALISIS DAMPAK KEWAJIBAN NPWP BAGI PENSIUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI WILAYAH SURAKARTA

Besarnya penerimaan pajak membuat pemerintah terus menggali potensi dari penerimaan ini, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dilakukan dengan cara memperluas subyek dan obyak pajak yang dapat dijaring, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan meningkatkan kepatuhan bagi WP tersebut. Setiap WP akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Permasalahan yang sedang hangat terjadi adalah mengenai kewajiban bagi pensiunan untuk memiliki NPWP. Hal ini sesuai dengan UU No.36/ 2008 pasal 4 tentang PPh yang menyebutkan bahwa dana pensiun merupakan salah satu dari objek pajak dan subjek pajaknya adalah pensiunan itu sendiri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/ PMK.03/ 2010. Ketentuan tersebut seharusnya mulai berlaku sejak Januari 2009, tetapi karena masih banyak pensiunan yang belum mengetahui hal tersebut maka diberikan toleransi hingga awal 2010 ini. Kepemilikan NPWP ini selain berguna untuk proses administrasi juga akan memberikan keuntungan bagi WP pensiunan. Bagi pensiunan yang tidak memiliki NPWP akan dikenai PPh lebih tinggi 20% dari tarif pajak yang diterapkan terhadap pensiunan yang dapat menunjukkan NPWP. Bagi pensiunan yang berpenghasilan kurang dari Rp1.320.000,00 tidak akan dikenai pajak dan tidak perlu memiliki NPWP, tetapi tetap disarankan untuk memiliki NPWP menyangkut administrasi atau identitas diri seperti halnya KTP. Berdasarkan keharusan memiliki NPWP bagi pensiunan tersebut, maka penulis mengambil judul: “ANALISIS DAMPAK KEWAJIBAN NPWP BAGI PENSIUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI WILAYAH SURAKARTA”