STANDAR OPERASIONAL PENERBITAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN ASAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

Era globalisasi saat ini telah meningkatkan interaksi antar negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya perdagangan internasional. Pemenuhan kebutuhan suatu negara tidak lagi hanya dilakukan melalui produksi dalam negeri, akan tetapi dapat dilakukan dengan pembelian dari luar negeri (impor) atau bahkan memproduksi barang dengan tujuan untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor). Saat sekarang ini hampir tidak ada suatu negara yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi sendiri. Negara yang mampu memproduksi barang lebih murah dibandingkan negara lainnya, disebut keunggulan komparatif, sehingga dapat mengekspor barang tersebut ke negara lain. Sedangkan bagi negara yang tidak dapat memproduksinya sendiri maka negara tersebut akan mengimpor dari negara lain, dan terjadilah transaksi antar negara. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu untuk terus menggalakkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut di laksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat. Untuk memperlancar jalannya pembangunan nasional, maka di perlukan sumber dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, kegiatan ekspor dan impor menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam usaha untuk memperlancar pembangunan nasional, yaitu 3 dengan meningkatkan ekspor dan menekan impor. Memperlancar pembangunan dengan menekan impor dimaksudkan agar produksi dalam negeri meningkat sehingga pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat. Untuk mendorong pengembangan ekspor, pemerintah mengeluarkan PP No 1 / 1982 dengan tujuan menggalakkan ekspor komoditi non migas. Kebijakan itu perlu dilakukan karena perekonomian dunia yang tidak menentu sekarang ini yang disebabkan oleh adanya krisis global. Oleh karena itu beberapa negara maju melakukan penekanan terhadap barang impor. Sedangkan imbasnya bagi perekonomian Indonesia adalah berkurangnya devisa atau pendapatan negara yang berasal dari tarif ekspor tersebut. Globalisasi telah memasuki segala aspek kehidupan tidak terkecuali dunia perdagangan. Dengan dibuatnya aturan-aturan mengenai perdagangan bebas serta liberalisasi ekonomi membuka peluang segenap masyarakat ekonomi untuk meningkatkan usahanya dimana salah satunya dengan kegiatan ekspor-impor. Sebagai sebuah kegiatan perekonomian yang menyangkut banyak pihak maka harus ada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan namun sangat disayangkan belum banyak yang mengetahuinya. Pihak-pihak yang berperan dalam proses ekspor-impor antara lain eksportir, importir, bank devisa yang sebagai perantara importir dan eksportir dalam hal penyelesaian pembayaran dengan menerbitkan Letter of Credit (L/C), perusahaan pelayaran (Freight Forwarder) yang menerbitkan Bill of Lading (B/L), perusahaan asuransi yang memberikan pengamanan dalam transaksi ekspor, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang menerbitkan Pemberitahuan 4 Ekspor Barang (PEB), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang berperan sebagai penerbit Surat Keterangan Asal (SKA). Surat Keterangan Asal merupakan suatu dokumen penyerta ekspor dan untuk diterbitkannya Surat Keterangan Asal harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan Surat Keterangan Asal ini kita dapat menikmati fasilitas penurunan tarif yang di berikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) baik yang berdasarkan kesepakatan internasional dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral telah banyak mengalami perubahan. Maka dari itu dalam menunjang usaha peningkatan ekspor telah disusun penyempurnaan ketentuan tentang Surat Keterangan Asal (SKA) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005. Ada tiga cara prosedur penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), yaitu secara manual, semi otomasi dan full otomasi. Dimana tiap-tiap prosedur tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selain tiga hal diatas, juga terdapat prosedur pembatalan SKA. Pembatalan SKA dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pengisian form SKA, terjadi kerusakan pada form SKA dan sebagainya. Kemudian terdapat juga prosedur Replacement dan Duplicate. Replacement merupakan suatu kegiatan merevisi SKA dan kemudian diperbaharui. Jika nomor, tanggal dan nomor seri SKA diganti maka dalam formulir form SKA dicantumkan kalimat Replacement. Proses Duplicate dilakukan apabila terjadi kehilangan / 5 kerusakan dalam formulir form SKA. Dan dalam formulir form SKA yang sudah diganti tersebut dicantumkan kalimat duplicate