SISTEM PEMBAYARAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) MELALUI ANGSURAN KOLEKTIF PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SOLO

Penggunaan sistem pembayaran yang aman dapat memperkecil resiko dari kegiatan operasional perbankan, khususnya resiko dalam penyaluran kredit. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Solo merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang fokus pada pembiyaan perumahan menerapkan beberapa sistem pembayaran dalam menjalankan aktivitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sistem pembayaran KPR yang dinilai paling aman oleh Bank BTN adalah sistem pembayaran kolektif. Sistem pembayaran kolektif merupakan cara pembayaran angsuran secara tunai bagi debitur yang berpenghasilan tetap dengan cara memotong gajinya setiap bulan melalui bendahara gaji instansi debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi hambatan, dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari dijalankannya sistem pembayaran KPR melalui angsuran kolektif pada PT. Bank BTN cabang Solo. Penelitian ini menggunakan tipe diskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi, peristiwa atau aktivitas, wawancara atau interview, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan dengan mengkaji dokumen-dokumen, surat, arsip, laporan, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pelaksanaan sistem pembayaran KPR melalui angsuran kolektif di Bank BTN Cabang Solo dikatakan baik karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu sistem. Hambatan yang terjadi adalah mutasi debitur ke daerah, pergantian pimpinan perusahaan debitur, dan debitur di PHK. Kelebihan dari sistem ini adalah aman, dapat mengurangi jumlah antrian di loket, tidak ada charge, efisien untuk debitur, lebih diprioritaskan, dan menambah relasi bagi BTN. Belum ditemukan kekurangan pada sistem ini selain hambatan yang muncul dalam proses sistemnya. Diperlukannya penambahan pasal-pasal dalam MOU antara Bank BTN dengan instansi debitur kolektif untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam sistem pembayaran angsuran kolektif. Pengoptimalan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kemananan sistem pembayaran dan menambah relasi bagi Bank BTN. Kata Kunci: Sistem Pembayaran KPR Melalui Angsuran Kolekti