Analisis sistem informasi Akuntansi pemberian kredit (Studi Kasus Pada PD. BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar)

Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah bagaimana SIA Pemberian Kredit Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis SIA Pemberian Kredit Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Metode pengumpulan data yang dipakai penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan langkah-langkah, Mengevaluasi struktur organisasi, mengidentifikasi SIA Pemberian Kredit Perusahaan, mengidentifikasi kelemahan SIA Pemberian Kredit dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa gambar struktur organisasi salah sehingga dapat menyebabkan salah dalam penafsirannya. Bagian kredit mempunyai tugas dan fungsi ganda yang dapat mengakibatkan terjadinya manipulasi data antara penyaluran kredit dengan penarikannya dan kolusi antara bagian kredit dengan nasabah. Dokumen yang digunakan dalam SIA Pemberian Kredit Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagian besar sudah bernomor urut tercetak. PJK belum ada ketentuan mengenai asuransi untuk barang jaminan yang bisa menjamin keselamatan barang jaminan yang diserahkan nasabah dan belum adanya ketentuan apakah harus ditandatangani diatas materai atau tidak. Rekapitulasi kas digunakan untuk merekap pemasukan dan pengeluaran kas dan belum berbentuk kolom sehingga belum ada pemisahan fungsi dalam pencatatannya serta tidak praktis dalam penyajiannya. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas belum ada pemisahan. DTK hanya ditandatangani oleh bagian kredit. Dalam hal kekayaan perusahaan belum tersimpan dengan baik dan belum diasuransikan. Sistem pencatatannya masih menggunakan cash basis. Dari hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian kredit masih mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penyaluran dana berbentuk kredit kepada nasabah dan melaksanakan usaha penarikan kembali beserta bunga dan lainnya sesuai ketentuan. Rekapitulasi kas yang digunakan oleh bagian pembukuan untuk merekap pemasukan dan pengeluaran. Jurnal untuk mencatat transaksi antara penerimaan dan pengeluaran belum ada pemisahan. DTK belum ada tandatangan bendahara instansi terkait, kasir dan pimpinan. Dokumen yang digunakan sebagian besar sudah bernomor urut tercetak. Pada prosedur angsuran pinjaman Bagian Kredit mempunyai tugas membuat DTK juga menerima uang angsuran dari nasabah. Sistem pencatatannya masih menggunakan cash basis. Berdasarkan penemuan-penemuan diatas maka diajukan saran-saran yaitu Penambahan Bagian Penagihan yang bertugas untuk melaksanakan usaha penarikan kembali atas kredit yang diberikan nasabah beserta bunganya. Pada prosedur angsuran pinjaman bagian kredit hanya bertugas untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam SIA Pemberian Kredit Perusahaan. Dokumen-dokumen yang digunakan Seharusnya bernomor urut tercetak. Jurnal yang digunakan harus dipisahkan antara JPnK dengan JPgK sehingga dapat memudahkan dalam pengecekan uang yang masuk maupun yang keluar. Rekapitulasi kas harus dipisah antara RKM dan RKK. DTK ada tandatangan Bendahara instansi terkait, Kasir dan Pimpinan. Kekayaan BKK harus diasuransikan. PJK sebaiknya dibahas mengenai asuransi barang jaminan untuk menjamin barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah dan materai untuk menjamin kekuatan hukum. Sistem pencatatan sebaiknya menggunakan akrual basis agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan