Evaluasi pelaksanaan perda no. 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Boyolali di kantor bersama samsat Boyolali

Dengan diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan menjalankan pembangunan daerahnya sendiri secara efektif dan efisien. Pengelolaan kekayaan daerah perlu ditingkatkan guna pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan terutama dari sektor pajak perlu diupayakan, karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai mana kita ketahui pajak merupakan sutau pungutan/iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung yang ditujukan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH). Khususnya pajak kendaraan bermotor peningkatan penerimaan dapat terwujud apabila tercipta kerjasama yang baik antara insansi pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak, serta didukung adanya peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Daerah Propinsi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui instansi yang berada dalam Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap). Instansi yang terdiri dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), POLRI, dan Jasa Raharja ini mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan menggali potensi pajak propinsi yang ada di Daerah Kabupaten/Kota yang salah satu diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengingat perkembangan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan tingkat mobilitas masyarakat yang begitu cepat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan kendaraan bermotor juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah obyek kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh penulis dari Kantor Bersama SAMSAT Boyolali, selama lima tahun terakhir jumlah obyek kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tahun 2000 obyek PKB 49.154 unit; tahun 2001 72.253 unit; tahun 2002 80.729 unit; tahun 2003 91.109 unit dan tahun 2004 103.796 unit. Menaggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah menganggap bahwa Perda Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang.Berhubungan dengan itu, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan PKB yang ada pada setiap daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Jawa Tengah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pembaruan Perda tersebut diharapkan penerimaan PKB menjadi lebih optimal. Selama lima tahun terakhir penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali terus mengalami kenaikan. Dengan Tahun dasar Tahun 2000, pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 98,2%; tahun 2002 162,36%; tahun 2003 235,75% dan pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 359,74%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 penerimaan PKB mengalami kenaikan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembaruan dalam pemungutan PKB yaitu dengan diterbitkannya Perda No. 3 Tahun 2002. Dari sedikit gambaran tersebut diatas maka penulis ingin menjabarkan lebih luas mengenai pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2002 di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, yang didukung dengan data yang diperoleh penulis dari Kantor Bersama SAMSAT Boyolali. Oleh sebab itu, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil judul “ EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BOYOLALI “ Judul tersebut diambil dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda No.3 Th 2002 tersebut di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak adanya Perda tersebut terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang di berikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali