Studi tentang pengembangan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Banjarnegara

Pembangunan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan dan meratakan pembangunan di Indonesia maka pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak- hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menurut penjelasan pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah ditentukan bahwa karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam wilayahnya yang juga berbentuk negara. Wilayah negara Indonesia di bagi menjadi daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Maksud dari pasal 18 UUD 1945 adalah wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mngurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang otonomi daerah sebenarnya adalah pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali pendapatan dari semua potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerahnya masing-masing. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Dana perimbangan 2. Lain-lain PAD yang sah 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Semua jenis pendapatan asli daerah tersebut merupakan sumber penerimaan yang murni bagi daerah artinya pendapatan tersebut berasal dari potensi daerahnya sendiri sehingga wajar dan selayaknya apabila peran pendapatan asli daerah dalam keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam pembangunan nasional, pariwisata merupakan salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas, berperan dalam perluasan lapangan kerja, mendorong serta memeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan pariwisata perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional. Pembangunan pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan non fisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan, oleh karena itu pembangunan di sektor pariwisata hendaknya memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain pengembangan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan nilai budaya. Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, diantaranya adalah potensi bahan tambang yang terdiri dari marmer, feeldspar, pasir kuarsa, asbes, batu gamping, trass dan tanah liat. Selain itu juga mempunyai beragam obyek wisata potensial yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Taman Rekrasi Dan Marga Satwa Seruling Mas, Dataran Tinggi Dieng, Taman Rekreasi Anglir Mendung, Curug Pitu, wisata Tirta Mrica, Padang Golf Mrica, Seni Kesenian Keramik dan wisata khusus Arung Jeram sungai Serayu (Derap Serayu Edisi No. 21 – 2004). Selain itu Banjarnegara juga memiliki atraksi wisata dan budaya yang menarik wisatawan antara lain, atraksi kesenian daerah tari Geol, tari Aplang, Kuda Kepang dan tari Gambyong. Dari beragam obyek wisata potensial ini yang menjadi unggulan teratas untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Taman Rekreasi Dan Marga Satwa Seruling Mas serta Dataran Tinggi Dieng. Ini menunjukkan bahwa obyek wisata yang lain terkesan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor wisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan daerah, sehingga tolok ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata, akan tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Potensi pariwisata Kabupaten Banjarnegara perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah kabupaten Banjarnegara. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi wisata dan pengembangannya dan untuk menghindari terjadinya perluasan dan pengaburan masalah serta mengingat adanya keterbatasan penulis maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “STUDI TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA”