Evaluasi pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat berperspektif Gender (p2m-bg) di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tahun 2004

Program Terpadu P2W-KSS yang telah berjalan cukup lama, dirasa masih kurang dapat menjawab permasalahan kemiskinan serta kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 serta Inpres no. 9 tahun 2000, maka Program Terpadu P2W-KSS berubah bentuk menjadi Program Terpadu P2M-BG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (i) bagaimana pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen tahun 2004, dilihat dari aspek komunikasi, sikap pelaksana, serta dukungan kelompok sasaran; (ii) dampak sosial ekonomi dengan adanya Program Terpadu P2M-BG; (iii) hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangkubumen. Jenis penelitiannya evaluasi setelah kebijakan berlangsung (ex-post evaluation), sedangkan bentuknya adalah penelitian kualitatif Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dan validitas data menggunakan trianggulasi data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen, komunikasi sudah terjalin 2 arah. Akan tetapi komunikasi yang dijalankan masih kurang efektif pada beberapa tahapan pelaksanaan. Sikap pelaksana kurang sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program Terpadu P2M- BG. Dukungan kelompok sasaran sudah terlihat dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat mitra, namun dukungan dari kelompok sasaran tersebut kurang terlihat maksimal. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG di Kelurahan Mangkubumen telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan, meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya dukungan dari Dinas/Instansi terkait. Selain itu juga munculnya dualisme sikap masyarakat yang menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal. Melihat masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan Program Terpadu P2M-BG hendaknya ada komitmen dari pemerintah untuk dapat memperbaikinya seperti menghimbau kepada setiap Dinas/Instansi untuk memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat mitra, selain itu untuk menghindari salah sasaran dalam pendataan dan penunjukkan masyarakat mitra, hendaknya pemerintah terlebih dahulu melakukan pelatihan kepada petugas pendata