IMPLEMENTASI KEBIAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA

Kemiskinan merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi oleh Kota Tasikmalaya. Karena angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, paling tinggi di Jawa Barat. Padahal laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, selama lima tahun terakhir sampai tahun 2017, diatas lima persen. Fenomena yang terjadi di Kota Tasikmalaya tersebut menjadi latarbelakang penelitian ini, dengan fokusnya soal implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan d Kota Tasikmalaya, diduga belum efektif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah mix method atau penelitian campuran yang merupakan suatu pendekatan yang mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperkuat temuan penelitian ini dilakukan benchmarking ke Kabupaten Sragen. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Peran dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya, belum berjalan maksimal. Tugas koordinasi dalam merumuskan perencanaan, penanggulangan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan secara effektif. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan adanya strategi dengan mengacu kepada tiga pola skala perioritas yang didasarkan pada hasil perhitungan analitycal hierarki proses (AHP). Adapun pola strategi dimaksud yaitu dimensi political will dan kelembaan, diikuti dimensi isi kebijakan dan dimensi lingkungan kebijakan. Novelty atau konsep yang peneliti temukan dalam penelitian disertasi ini adalah dibutuhkannya dimensi pollitical will dan kelembagaan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Kata kunci: implementasi kebijakan, pollitical will, kelembagaan, penanggulangan kemiskinan