Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Mobil Operasional Siaga Desa di Desa Rangkah Kidul Sidoarjo

Prinsip Good Governance mengandung Transparansi yaitu terbuka dan Akuntabilitas yang menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa perlu diatur dalam suatu peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan menghasilkan barang dan jassa yang “berkualitas”. Terdapat banyak penafsihan yang berbeda pada masing-masing daerah yang mengakibatkan rawannya penyalahgunaan aturan, metode, hingga penetuan pemenang di tingkat yang lebih kecil salah satunya dalam Pengadaan Mobil Operasional Siaga Desa di Desa Rangkah Kidul Sidoarjo. Kesesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pengadaan Mobil Operasional Siaga Desa akan lebih selaras jika dalam aspeknya menerapkan pearturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian pengadaan Mobil Operasional Siaga Desa di Desa Rangkah Kidul Sidoarjo menggunakan normatif diikuti dengan studi kasus yang melihat dan mengamati pengadaan tersebut. Pada nyatamya pengadaan tersebut tidak berdasar pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Terbukti dalam pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penerima Kegiatan pengadaan Mobil Operasional Siaga Desa tidak dilakukan dengan asas profesionalisme. Selain itu dalam nominal harga, akuntabilitas pada pemerintah desa Rangkah Kidul Sidoarjo tidak layak dikatakan pemerintahan desa yang baik dikarenakan tidak sesuai dalam penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/Layak. Hal tersebut menggambarkan mengenai alur pengadaan Mobil Operasional Siaga Desa yang dala nyatanya belum sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya. Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa, kepemerintahan desa, transparans