IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Pembangunan di Kecamatan Wonoayu saat ini terpantau sangat pesat dan alih fungsi lahan subur menjadi bangunan-bangunan permanen. Karena itulah fenomena tersebut menarik untuk dijadikan sebagai penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan dari Perda Nomor 6 tahun 2009 tenyang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan studi alih fungsi lahan di Kecamatan Wonoayu tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, mendiskripsikan peran aktor dan faktor penghambat serta pendukung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Judul skripsi seperti tersebut di atas diteliti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas mengenai implementasi kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW terkait alih fungsi lahan yang ada di Kecamatan Wonoayu tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun masih kurang maksimal, karenanya celah tersebut dimanfaatkan oleh oknum dalam mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Itu mengapa peran aktor dalam kebijakan tersebut sangat berpengaruh dan sekaligus menjadi penghambat berjalannya kebijakan ini dengan baik