Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu)

Reformasi dibanyak negara khususnya di Indonesia, memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara professional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualiatas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi data mentah, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh lalu membandingkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangannya