Peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang

Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam merumuskan suatu kesepakatan perdamaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum mediasi dijelaskan didalam Al Qur’an Surah Al Hujurat ayat 9-10 serta diatur secara jelas didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini akan difokuskan pada perkara permohonan izin poligami. Perkara permohonan izin poligami tergolong perkara contensius dimana majelis hakim pada sidang pertama harus mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang sudah dilaksanakan menurut ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan Pasal 130 HIR/154 RB.g, namun pelaksanaan mediasi dari tahun 2014-2017 untuk perkara sebanyak 53 perkara tidak ada satu perkara pun yang berhasil untuk didamaikan. Skripsi ini membahas tentang: Pertama, bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terrhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang? Kedua, Bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang? Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang melihat sejauh mana implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah melalui 3 (tiga) tahapan yaitu identifikasi, penyusunan data dan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan peran hakim mediator belum maksimal, antara lain: kehadiran para pihak dalam mediasi, niat pemohon yang sudah terlalu kuat, dan kualitas mediator. Hanya saja efektivitas penerapan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A belum berjalan secara efektif, karena adanya faktor-faktor penghambat yang menjadikan mediasi kurang efektif antara lan: pandangan masyarakat, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kemampuan suami dalam berpoligami