Larangan kepemilikan Tanah Absentee dalam PP No. 224 Tahun 1961 perspektif Maslahah Mursalah

ABSTRAK Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup manusia, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk bercocok tanam. Sebagai pelaksanaan dari pasal 10 UUPA, pemerintah mengeluarkan PP No. 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam pasal 3 PP No. 224 tahun 1961 jo. Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 yang mengatur tentang larangan kepemilikan tanah absentee. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa urgensi dari larangan kepemilikan tanah absentee pada saat ini? 2) Bagaimana larangan kepemilikan tanah absentee dalam PP No. 224 Tahun 1961 perspektif maslahah mursalah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan urgensi dari larangan kepemilikan tanah absentee pada saat ini perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka yang diperoleh dari perpustakan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur maupun perundang-undangan, baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan kepemilikan tanah absentee perlu diatur pelarangannya, karena banyaknya seseorang yang menguasai lahan yang tidak dikerjakan/diusahakan sendiri secara efisien, hal ini dibuktikan dengan adanya data statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian-Kementrian Pertanian, bahwa dalam rentang tahun 2009 sampai 2013, jumlah lahan yang dimiliki secara absentee mencapai 14.000.000 hektar. Peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah, dimana peraturan tersebut di samping membawa manfaat bagi manusia, juga tidak bertentangan dengan dalil syara’. ABSTRACT The land is one of the main sources for human survival, as a habitation and farm. For the implementation of article 10 of UUPA, the government made regulation on government regulation (Peraturan Pemerintah) No. 224 of 1961 about the Implementation of Land Distribution and The Provision of Compensation. In article 3 PP No. 224 of 1961 conjunction with article 1 of PP No. 41 of 1964, that regulated the prohibition on the ownership of absentee land. The research problems are: 1) What are the urgencies of the prohibition on the ownership of absentee land this time? 2) How are the prohibition of the ownership of absentee land in PP No. 224 of 1961 based on the perspective of maslahah mursalah? The purpose of this study was to describe the urgency of the prohibition for absentee land ownership perspective maslahah mursalah. The research is a normative legal research that use a statute and conseptual approach. The collection of material laws use literature methods obtained from library by searching literature books or legislation, whether primary, secondary and tersier. This research showed that the prohibition of the ownership of the absentee land need to be prohibited, because a lot of individuals who take a charge of the land that were not done effisiently. It can be approved by using data statistic issued by Data Center and System Information of The Ministy of Agriculture, that, from 2009 to 2013, amount of the land owned in absentee can reach 14.000.000 hectars. There regulations have been in accordance with the concept of “maslahah mursalah”, not only give and bring advantages for human, but also not in conflict with “dalil syara’”