Persiapan kementerian agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

INDONESIA: Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentu berdampak pada perubahan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Diantaranya adalah terjadinya peralihan kewenangan sertifikasi halal, yang sebelumnya sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI melalui LPPOM MUI namun setelah hadirnya UU JPH, kewenangan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Salah satu amanat penting yang dibahas dalam UU JPH adalah tentang pembentukan suatu lembaga jaminan produk halal yaitu badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Menteri Agama. BPJPH harus terbentuk 3 tahun sejak UU JPH diundangkan. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kedua bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data yaitu: tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini, memperoleh dua kesimpulan yaitu: Pertama, Persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal untuk saat ini masih belum maksimal. Karena masih banyak peraturan pelaksana UU JPH yang masih belum selesai pembahasanya di Panitia Antar Kementerian (PAK). Kedua, Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal adalah terkait perangkat peraturan pelaksana UU JPH. 1. Draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH murni hasil dari Kementerian Agama, 2. ketika rapat pembahasan draf, yang hadir bukan ketua kebijakan kementerian di bidangnya. ENGLISH: The presence of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) certainly has an impact on the change of halal product guarantee system in Indonesia. The occurrence of the authority switch of halal certification, previously administered by MUI through LPPOM MUI but the authority of halal certification administered by the Ministry of Religious Affairs after the presence of UU JPH is one of the impact. One of the important mandates discussed in the Law of Halal Product Guarantee (UU JPH) is about the establishment of the Institution of Halal Product Guarantee (BPJPH) under the responsibility of the Minister of Religious Affairs to be formed in three years since UU JPH was released. In implementing the authority, BPJPH will cooperate with the Ministry and other Institutions such as LPH and MUI. This research has two research problems: First, how the preparation of Ministry of Religious Affairs as the provider of halal product guarantee after the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) was released. Second, what obstacle the Ministry of Religious Affairs encounter as the provider of halal product guarantee after the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) was released. This research is an empirical law research using juridical-sociological approach. The data sources used are primary data and secondary data with data collection methods using interviews. There are five stages in data processing: editing, classification, verification, analysis and conclusion. This research is obtaining two conclusions: First, the preparation of the Ministry of Religious Affairs as the administrator of halal product guarantee currently has not been clear, for discussion on regulation to implement UU JPH is still in the inter-ministerial committee (PAK). Second, the obstacle encountered by the Ministry of Religious Affairs as the administrator of halal product guarantee is about the regulation to implement UU JPH. 1. The implement regulation of the draft law of the pure JPH result from Ministry of Religious, 2. When the meeting of the discussion about draft, which came not the chair of the Ministry’s policy in her field