TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2016)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi selain Mahkamah Agung Fungsi nya sebagai pengawal konstitusi menjadi sangat penting putusan yang bersifat final dan mengikat di yakini menjadikan lembaga peradian ini sangat penting untuk di kaji dan menimbulkan ketertarikan untuk mnganalisa setiap putusanya terutama yang bersifat inkonstitusional bersyarat Pada Puusan Mahkamah Konstitusi Nomor33/PUU-IX/2016 yang bersifat Inkonstitusional bersyarat memutuskan bahwa rumusan masalah pada penuisan inibagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 bersifat ikonstitusional beryarat di tinjau dari aspek keadilan subtantif Peninjauan. Tujuan Penulisan ini untuk mengtahui pertimbangan Mahhkamah Konstitusi tentang larangan Jaksa Penuntut umum mengajukan Peninjauan kembali dan untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor33/PUU-IX/2016 di tinjau dari aspek keadilan subtantif. Metode penulisan hukum ini adalah yuridis Normatif. Peninjauan Kembali hanya boleh di lakukan oleh korban dan ahli warisnya Perdebatan pengunaan pasal yang menjadi dasar peninjauan kembali di jelaskan Mahkamah Konstitusi adalah pasal 263 Kitab Undang Hukum Aacara Pidana tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pasal 24 Undang Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak mencerminkan keadian subtantif secara skeseuruhan karena keadian subtantif sendiri sendiri memuat keadlian yang sifatnya tidak membuat kegaduhan di masyarakat Mahkamah Konstitusi di anggap menegakan keadilan subtantif tetapi di sisi lain tidak melihat kewengana jaksa penuntut umum sebagai wakil negara dan korbanya sebagai pengawal konstitusi harus mempertimbangkan semua peraturan perundang undangaan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memuat putusan yang bersifat adil secara subtantif melainkan adil secara universal sehingga tidak menciptakan kegaduhan di masyaraka