EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) YANG DI BENTUK OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Salah satu lembaga keuangan di desa yang masih bertahan sampai saat ini dan bergerak untuk mengentas kesulitan di desa dan di bentuk oleh masyarakat desa itu sendiri salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan badan usaha keuangan milik desa adat Bali dan melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa pakraman ,keberadaan LPD menjadi masalah dari adanya peraturan yang mengharuskan Lembaga Perkreditan Desa menjadi Bank Perkreditan Desa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Perbankan selain itu LPD juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan ruangan bagi LPD dengan di akui berdasarkan hukum adat, Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan tentang, bagaimana eksistensi Lembaga Perkreditan Desa yang di bentuk oleh masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan berdasarkan data primer yaitu undang-undang yang berkaitan dengan penulisan, data sekunder berupa buku, jurnal serta hasil penelitian terdahulu. Dari hasil pendekatan yuridis normatif yang di dapat keberadaan LPD tidak dapat dipersamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat karena LPD milik desa pakraman telah di akui keberadaannya berdasarkan hukum adat dalam Undang-Undang LKM serta di dalam pasal 18A, pasal 18B, dan pasal 28I UUD Tahun 1945 telah di atur yang mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya serta indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, serta di di atur dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001,Undang-undang HAM, Undang-undang Pemerintah Daerah. Undang-undang LKM, Undang-undang Desa serta Perda Provinsi Bali